Sistem Parkir Non-Tunai Terbukti Efektif, Setoran Jalan Tanjung Anom Naik Signifikan

Sistem Parkir Non-Tunai Terbukti Efektif, Setoran Jalan Tanjung Anom Naik Signifikan

M-Radar News, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat penerapan sistem parkir digital di berbagai titik. Hasil evaluasi menunjukkan pendapatan parkir di Jalan Tanjung Anom melonjak signifikan setelah pembayaran non-tunai diterapkan secara penuh dengan pengawasan langsung dari petugas Dinas Perhubungan (Dishub).

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, peningkatan pendapatan tersebut menjadi bukti bahwa sistem pembayaran non-tunai mampu meningkatkan transparansi sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor parkir.

“Yang membuat saya semakin terkejut adalah hasilnya. Biasanya setoran parkir pada Sabtu malam hanya sekitar Rp600 ribu. Kali ini setoran mencapai Rp2,6 juta dalam satu malam,” ujar WalinKota Eri, pada Rabu (29/7/2026).

Evaluasi itu dilakukan setelah Wali Kota Eri menggelar inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Manyar, Dharmahusada, dan Dharmawangsa pada pekan lalu. Dalam sidak tersebut, ia masih menemukan juru parkir yang menerima pembayaran secara tunai.

“Di depan mata saya sendiri, saya melihat pembayaran parkir masih dilakukan secara tunai. Saya tanya kenapa masih tunai. Dia menjawab belum mendapatkan rompi karena masih ada di kantor,” katanya.

Menindaklanjuti temuan itu, Eri langsung memanggil jajaran Dishub ke lokasi dan meminta seluruh persoalan segera dibenahi, mulai dari kelengkapan atribut petugas hingga penerapan pembayaran non-tunai.

Ia juga meminta Dishub bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan petugas di lapangan. “Kalau ada anak buah yang bermain-main atau melakukan penyimpangan, segera dibenahi. Kalau terbukti melakukan pungutan liar (pungli), pecat,” tegas Wali Kota yang akrab disapa Cak Eri itu.

Selain itu, Cak Eri memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh personel Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir. Menurutnya, seluruh personel lama akan dipindahkan ke Satpol PP dan digantikan dengan petugas baru.

“Semua dipindahkan ke Satpol PP dan dicari personel baru. Tidak boleh ada satu pun petugas lama yang tetap bertugas di lokasi parkir,” ujarnya.

Sehari setelah evaluasi dilakukan, Cak Eri kembali meninjau sejumlah titik parkir. Ia mengaku melihat perubahan yang cukup signifikan, baik dari penataan kendaraan maupun penerapan pembayaran non-tunai.

“Saya sangat senang. Seluruh area parkir di depan kafe-kafe sudah tidak menggunakan trotoar sehingga masyarakat bisa berjalan dengan nyaman. Menurut saya, seperti itulah warga Surabaya,” katanya.

Khusus di Jalan Tanjung Anom, Dishub tetap memberdayakan juru parkir, namun petugas Dishub ikut berjaga untuk memastikan seluruh transaksi dilakukan secara non-tunai.

Keberhasilan uji coba tersebut akan menjadi model penerapan di seluruh titik parkir di Surabaya. Menurut Eri, langkah itu diperlukan untuk mengetahui potensi riil pendapatan parkir di setiap lokasi.

“Dishub harus menangani langsung seluruh titik parkir, tetapi juru parkir tetap diberdayakan. Dengan begitu potensi pendapatan di setiap lokasi bisa diketahui, mulai Jalan Blauran, Embong Malang, Manyar, Dharmahusada, Dharmawangsa hingga lokasi lainnya,” tuturnya.

Selama masa uji coba, seluruh pendapatan parkir akan direkap setiap hari sebagai bahan evaluasi. Setelah proses tersebut selesai, pengelolaan dapat dikembalikan kepada juru parkir dengan sistem pengawasan yang lebih ketat.

“Seluruh titik parkir ditangani langsung oleh Dishub selama satu minggu sebagai uji coba. Setelah itu bisa dikembalikan kepada juru parkir dengan catatan pengawasannya tetap berjalan,” jelasnya.

Wali Kota Eri juga mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan apabila menemukan juru parkir yang menolak pembayaran menggunakan voucher atau sistem non-tunai. Menurutnya, Dishub harus segera turun ke lapangan dan mengganti petugas yang melanggar aturan.

Ia berharap, masyarakat turut mendukung kebijakan tersebut dengan membiasakan pembayaran parkir secara non-tunai. Menurutnya, sistem tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola parkir yang lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Sistem non-tunai ini saya jalankan sebagai amanah dari warga Surabaya dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Karena itu saya mengajak seluruh warga Surabaya untuk membantu saya dengan membayar parkir secara non-tunai,” pungkasnya.

Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.

Tutup