Pendaftaran Perlinsos Digital di Bali Tembus 652 Ribu KK, Capai 50 Persen Populasi
M-Radar News, Denpasar – Pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Bali telah mencapai 652 ribu kepala keluarga (KK) hingga Oktober 2026, yang setara dengan 50 persen populasi provinsi tersebut.
Data ini disampaikan oleh Rahmat Danu Andika, Koordinator Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, dalam keterangan yang diberikan di Denpasar, pada Kamis (8/10/2026).
Angka pendaftaran yang signifikan ini menandai kemajuan Provinsi Bali, dalam pelaksanaan digitalisasi program perlindungan sosial.
Bali menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia, yang menjalankan uji coba digitalisasi Perlinsos secara menyeluruh, dengan 9 kabupaten dan kota dari 42 wilayah percontohan nasional berada di provinsi tersebut.
Digitalisasi Perlinsos dan Perluasan Uji Coba
Transformasi digital perlinsos di Indonesia, dimulai pada September 2025, dengan uji coba di Banyuwangi. Keberhasilan uji coba ini mendorong perluasan ke 42 kabupaten dan kota, termasuk Bali yang menjadi contoh utama penerapan digitalisasi Perlinsos.
Di Bali, telah terdapat 18.980 agen yang bertugas membantu proses pendaftaran dan pendataan masyarakat dalam program ini. Jumlah agen ini diharapkan terus bertambah untuk mempercepat cakupan dan efektivitas layanan perlindungan sosial digital.
Perkembangan Nasional dan Target Pemerintah
Secara nasional, jumlah pendaftaran Perlinsos Digital telah mencapai 6,6 juta KK pada awal Oktober 2026. Pemerintah menargetkan pendaftaran sebanyak 48 juta KK atau sekitar 50 persen populasi Indonesia tercapai pada akhir Desember 2026.
Rahmat Danu juga menjelaskan, bahwa proses registrasi ulang sedang berlangsung untuk bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako tahun 2027.
Mulai tahun depan, setiap permintaan bantuan sosial tersebut wajib melalui pendaftaran Perlinsos Digital.
Digitalisasi Perlinsos bertujuan meningkatkan efisiensi dan akurasi penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang berhak.
Dengan sistem digital, pemerintah dapat melakukan pemeringkatan ulang penerima bantuan secara lebih tepat sesuai kondisi ekonomi yang terbaru.
Hal ini penting karena kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah, sehingga perlu ada penyesuaian dalam penyaluran bantuan agar tepat sasaran.
Digitalisasi juga melibatkan berbagai lapisan masyarakat sebagai agen, termasuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas, yang berperan aktif dalam proses pendaftaran dan verifikasi data.
Implementasi digitalisasi Perlinsos di Bali dan wilayah percontohan lain menjadi langkah strategis untuk mendukung program sosial yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
