Kemiskinan di Jatim Didominasi Wilayah Pedesaan, DPRD Jatim: Penguatan Ekonomi Jadi Strategi Utama Pengentasan Kemiskinan
M-Radar News, Surabaya — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menilai penguatan ekonomi perdesaan harus menjadi strategi utama dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di provinsi setempat. Langkah ini dinilai mendesak meskipun jumlah penduduk miskin di Jawa Timur terus menunjukkan tren penurunan.
”Kemiskinan di Jawa Timur masih didominasi wilayah perdesaan, yakni sekitar 2,13 juta jiwa. Angka ini lebih tinggi dibandingkan kawasan perkotaan yang berada pada kisaran 1,58 juta jiwa,” kata Anggota DPRD Jatim yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, di Gedung DPRD Jatim, Selasa (18/8/2026).
Renny menegaskan, disparitas tersebut memperlihatkan pentingnya dorongan nyata pada sektor-sektor penopang ekonomi desa. Di antaranya percepatan hilirisasi produk lokal, penguatan sektor pertanian, perikanan, UMKM, koperasi, serta perluasan akses pembiayaan guna mendongkrak pendapatan masyarakat setempat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Jawa Timur per Maret 2026 tercatat sebanyak 3,71 juta jiwa (9,06 persen dari total penduduk). Angka ini menunjukkan perbaikan ketimbang September 2025 yang mencapai 3,80 juta jiwa.
”Penurunan ini patut diapresiasi, namun sekaligus menjadi pengingat bahwa perjuangan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat belum selesai,” ujarnya.
Selain isu kemiskinan perdesaan, Renny menyoroti pentingnya penyediaan lapangan kerja yang berkualitas. Meski Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur pada Februari 2026 menyusut ke angka 3,55 persen, proporsi pekerja formal tercatat baru mencapai 35,56 persen.
”Yang dibutuhkan bukan sekadar penurunan angka pengangguran, melainkan hadirnya pekerjaan yang produktif, berpenghasilan layak, dan memiliki jaminan perlindungan bagi para pekerja,” tambah Renny.
Ia turut mendorong percepatan rasio elektrifikasi hingga mencapai target 100 persen. Akses listrik yang merata diharapkan tak sekadar menyala, tetapi mampu menopang aktivitas ekonomi produktif warga, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Renny juga menegaskan, bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata diukur dari angka statistik kemiskinan atau pengangguran. Tolok ukur utamanya adalah meningkatnya jumlah keluarga yang mandiri secara ekonomi, berpenghasilan layak, serta terpenuhinya kebutuhan dasar secara berkelanjutan.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
