Anggota Parlemen Oposisi India Ditahan saat Protes Revisi Daftar Pemilih
M-Radar News, New Delhi – Polisi menahan sejumlah anggota parlemen dari kubu oposisi di New Delhi, India, setelah mereka berupaya menerobos barikade saat menggelar demonstrasi yang menuntut pengunduran diri Ketua Komisi Pemilihan Umum India (ECI) Gyanesh Kumar.
Salah satu tokoh oposisi yang turut ditahan adalah Rahul Gandhi, pemimpin Partai Kongres. Ia dan sejumlah anggota parlemen lainnya kemudian dibebaskan setelah sempat diamankan polisi, menurut laporan kantor berita AFP dan sejumlah media lokal.
Aksi tersebut merupakan bagian dari rangkaian demonstrasi yang berlangsung hampir setiap hari sejak pekan lalu. Protes melibatkan kelompok mahasiswa, partai oposisi, serta gerakan pemuda yang menentang kebijakan revisi daftar pemilih.
Para demonstran menuntut pengunduran diri Gyanesh Kumar. Mereka menuding Komisi Pemilihan Umum India, melakukan manipulasi dalam proses pendaftaran dan pemutakhiran daftar pemilih untuk menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa dan dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi.
“Komisi Pemilihan Umum adalah boneka di tangan pemerintah,” kata Ketua Partai Kongres Mallikarjun Kharge saat aksi pawai dimulai dikutib aljazeera, pada Selasa (6/10/2026).
Sementara itu, BJP membantah tuduhan tersebut. Juru bicara BJP Sambit Patra menuding Partai Kongres berupaya menciptakan kekacauan melalui aksi demonstrasi.
“Setelah beberapa kali gagal, para pemimpin Kongres telah memutuskan untuk menciptakan anarki di negara ini dan menyerang lembaga-lembaga,” ujar Patra kepada wartawan sebelum demonstrasi berlangsung.
Dalam aksi tersebut, para anggota parlemen membawa sejumlah plakat, mengibarkan bendera nasional India, serta meneriakkan slogan yang ditujukan kepada Kumar.
Mereka berjalan sekitar 1 kilometer dari kompleks parlemen menuju kantor pusat Komisi Pemilihan Umum India di pusat New Delhi.
Aksi tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Revisi Intensif Khusus (Special Intensive Revision/SIR) daftar pemilih.
Proses tersebut pertama kali diterapkan di Bihar menjelang pemilihan umum negara bagian dan kemudian diperluas ke sebagian besar negara bagian serta wilayah yang dikelola pemerintah federal.
Kelompok pengkritik menilai proses revisi tersebut berpotensi menyulitkan pemilih karena membutuhkan sejumlah dokumen yang dianggap membingungkan dan sulit diperoleh.
Mereka khawatir kondisi itu dapat menyebabkan jutaan pemilih yang memenuhi syarat kehilangan haknya untuk tercantum dalam daftar pemilih.
Data Komisi Pemilihan Umum India, menunjukkan jumlah pemilih dalam daftar dapat berkurang hingga sekitar 30 persen di sejumlah wilayah setelah proses revisi dilakukan.
Namun, Komisi Pemilihan Umum India membantah adanya upaya untuk menghilangkan hak pilih masyarakat.
Lembaga tersebut menyatakan revisi dilakukan untuk menghapus data pemilih ganda, pemilih yang telah meninggal dunia, serta pemilih yang tidak lagi memenuhi persyaratan.
Pada Jumat, Komisi Pemilihan Umum juga menginstruksikan petugas di lapangan untuk tetap mendaftarkan pemilih yang memenuhi syarat tetapi secara tidak sengaja terlewat dalam daftar pemilih.
Pemerintah dan kelompok oposisi kini masih berselisih mengenai pelaksanaan revisi tersebut. Oposisi menilai, proses tersebut berisiko memengaruhi hak pilih masyarakat
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum menegaskan langkah tersebut diperlukan untuk menjaga akurasi dan integritas daftar pemilih serta proses pemilu di India.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
