Ricuh di Tengah Aksi Tolak Utang Rp785 Miliar Jember, Peserta Mengaku Dicekik Oknum Kades
Ricuh Dalam Aksi Tolak Utang Pemerintah Kabupaten Jember
M-Radar News, Jember – Aksi penolakan rencana utang Pemerintah Kabupaten Jember senilai sekitar Rp785 miliar yang berlangsung di Gedung DPRD Jember pada Senin, 10 Agustus 2026, berujung ricuh. Insiden kekerasan terjadi ketika seorang peserta aksi bernama Moch Busairi mengaku mendapat perlakuan pencekikan dari oknum kepala desa.
Peserta aksi menuntut agar dugaan kekerasan tersebut tidak hanya diselesaikan secara internal dengan permintaan maaf, melainkan dilaporkan dan diproses oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Respons Organisasi dan Masyarakat
Ketua Laskar Jahanam Jember, Dwi Agus Budiyanto, menyampaikan bahwa organisasinya tidak terlibat secara kelembagaan dalam aksi penolakan utang tersebut. Namun, ia hadir setelah menerima informasi adanya anggota yang diduga menjadi korban kekerasan. Dwi Agus menegaskan pentingnya pengawalan laporan dugaan pencekikan ke Polres Jember oleh anggota DPRD untuk memastikan perlindungan bagi masyarakat yang menyampaikan aspirasi.
Sementara itu, Koordinator Forum Komunikasi Masyarakat Cinta Jember, Jumantoro, berencana bersama elemen masyarakat lainnya mendatangi Polres Jember untuk melaporkan dugaan kekerasan. Ia menekankan bahwa kejadian tersebut menjadi persoalan serius karena berlangsung saat masyarakat sedang menyuarakan aspirasi di gedung wakil rakyat.
Fokus Aksi dan Tuntutan Masyarakat
Selain menyoroti dugaan kekerasan, aksi tetap berfokus pada penolakan rencana utang daerah Rp785 miliar yang dianggap akan memberatkan masyarakat, terutama petani dan kelompok miskin. Massa mempertanyakan penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2025 yang mencapai lebih dari Rp600 miliar, dan meminta pemerintah prioritas pada efisiensi anggaran sebelum mengambil utang baru.
Massa juga menuntut evaluasi terhadap belanja daerah yang dianggap kurang prioritas dan pengalihan anggaran ke program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
Respon DPRD dan Kepolisian
Ketua Komisi C DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo, yang hadir menemui massa, menyerahkan penanganan dugaan kekerasan kepada aparat penegak hukum. Ardi menyebut adanya bukti video yang dapat digunakan dalam proses hukum dan menegaskan tidak menginginkan intimidasi terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi.
Sementara itu, Kepala Bagian Operasi Polres Jember, Kompol Istono, memastikan kesiapan kepolisian mengawal proses pelaporan dugaan kekerasan. Ia mengimbau agar persoalan tersebut diselesaikan melalui mekanisme hukum dan bukan hanya permintaan maaf. Istono bahkan menawarkan pendampingan bagi peserta aksi yang hendak melapor ke Polres serta meminta bukti terkait insiden, termasuk rekaman video, untuk mendukung penyelidikan.
Perkembangan Terakhir
Di akhir aksi, Jumantoro meminta dukungan dari perwakilan fraksi DPRD Jember yang menolak rencana utang dengan membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan tuntutan massa. Namun, hingga aksi selesai, baru Fraksi PDIP yang memberikan tanda tangan dukungan.
Peristiwa ini menambah dinamika penolakan utang daerah di Jember dan menyoroti pentingnya perlindungan terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
